Andaikan ilmu hanya didapat dengan berangan-angan, maka tidak akan ada orang yang bodoh di muka bumi ini.(Imam al-Ghazali)

Jumat, 03 Maret 2017

Samsat Sumenep dan Calo-nya

Saya kangen pelayan perempuan di loket Pengaduan & Informasi Samsat Kab. Sumenep. Bukan sebab jenis kelaminnya, tapi layanannya yang ramah dan penjelasannya yang detil plus telaten atas setiap tanya yang dilontarkan oleh saya dulu saat proses balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2012.

Perempuan muda nan anggun itu, setelah saya melakukan protes keras, sampai saya membuat tulisan "Samsat Sumenep dan Korupsinya" sebab pemerasan yang dilakukan oleh salah satu pelayan di bagian cek fisik kala itu, kini sudah tidak terlihat. Karena di tulisan itu, saya memang mengutip penjelasan pelayan di bagian Pengaduan & Informasi itu. 

Saya "rajin" mengamati karena pada tahun itu juga sampai sekarang, selain mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor sendiri, juga kerap mendampingi pembayaran pajak kendaraan bermotor salah satu keluarga. Apa yang saya tulis pada tahun 2012 lalu, ternyata sampai kini, 2017, belum benar-benar lenyap. Calo pengurusan layanan perpajakan masih banyak yang berseliweran. Bahkan mampu menembus ruangan di bagian cek fisik yang jelas-jelas ditulisi "Selain Petugas Dilarang Masuk".

Rabu, 01 Februari 2017

Mendudukkan Kesaksian Kiai Ma’ruf Amien Dalam Konteks Kasus Hukum Ahok

Masjid Baabussalam, Lawang, Malang
Kini lagi ramai –utamanya di media sosial- perbincangan tentang pernyataan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dan kuasa hukumnya, Humphrey Djemat, mengenai kesaksian Kiai Ma’ruf Amien kemarin (31/1) di dalam persidangan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok.

Ini “perseteruan” lanjutan antara Ahok dan rival-rival politiknya, utamanya dalam konteks perebutan DKI satu. November 2016 lalu, saya pernah menulis “Jihad Membela Ahok”. Di tulisan tersebut saya menjelaskan, mengapa orang seperti Ahok perlu dibela.

Ahok mulai “terpojok” sejak pernyataannya di kepulauan seribu dipelintir, dijadikan alat untuk menjegalnya sebagai calon DKI satu. Ahok semakin “terpojok” sejak Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa yang tidak memperkenankan orang Islam memilih pemimpin non muslim. Atas terbitnya fatwa ini, apalagi berbarengan dengan majunya Ahok sebagai calon DKI satu, jelas merugikannya. Baik rugi dalam ketercalonannya sebagai calon gubernur maupun posisinya yang non muslim.

Sabtu, 31 Desember 2016

Sholawat Wahidiyah; Antara Rasa dan Logika

Ini garis takdir yang tak terpradiksi sebelumnya. Ini benar-benar di luar yang saya kira. Saya ditakdir oleh Allah untuk menginjakkan kaki di mana Sholawat Wahidiyah lahir. Nyerap ilmu bagaimana menjadi advokat yang berbudi, sesuai peraturan dan perundangan yang ada.

Di depan Maqbaroh KH. Muhammad Ma'roef
Dalam satu tahun terakhir, sebelum saya diterima sebagai salah satu peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wahidiyah Kediri, kemitraan dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang terselenggara sejak 09 Desember 2016 sampai 07 Januari 2017, saya selalu gagal untuk menempuh PKPA. Alasannya sederhana; “amunisi” tidak cukup. Syarat utama dalam membayar biaya PKPA harus cash di awal. Beruntung PKPA yang saya ikuti ini biayanya, selain lebih murah ketimbang yang lain, juga tidak harus cash membayar di awal. Biaya bisa dicicil sampai diri benar-benar mampu membayar.

Minggu, 27 November 2016

Jihad Membela Ahok

Basuki Tjahaya Purnama, alias Ahok, cukup fenomenal sejak ia menjadi Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta (2012-2014). Rating keterkenalannya terus menaik sejak ia menggantikan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta sebab ia tepilih sebagai presiden Indonesia.

Ahok memantik kontroversi karena kebijakannya dalam memimpin kerap disampaikan dengan pola komunikasi yang tak sesopan politikus pada umumnya. Apalagi, ketegasannya dalam memimpin, kerap menganggu “kenyamanan” para pihak yang ambil untung di “air yang keruh”. Perlawanan balik oleh orang yang terganggu sebab kebijakan Ahok, cara perlawanannya beragam, tapi poinnya adalah, Ahok harus dihentikan membuat kebijakan. Ahok akan terhenti membuat kebijakan, jika ia tidak sebagai gubernur DKI Jakarta. Jadi, Ahok harus digagalkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta

Serangan demi serangan terus dilakukan untuk mengagalkan Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Isu ras, etnis, bahkan sampai yang sensitif yaitu agama, terus dihidupkan untuk menjegal langkahnya sebagai calon DKI satu. Menjadi menarik, saat isu agama ini diangkat, mampu menggugah orang yang tidak hanya di Jakarta, untuk berduyun-duyun datang ke ibukota, melakukan “serangan” kepada Ahok. Poin serangan itu, tetapkan Ahok sebagai tersangka penista agama. Karena bila Ahok ditetapkan sebagai tersangka, apalagi langkah hukum Ahok dalam mem-prapradilankan status hukumnya di pengadilan gagal, maka pasti, ia tak bisa turut ikut sebagai salah satu kontestan calon Gubernur DKI satu.

Rabu, 26 Oktober 2016

Santri dan Resolusi Jihad-nya Kiai Hasyim Asya’ari[1]

Hari ini, Sabtu, 22 Oktober 2016, pertama kita menyelenggarakan “Hari Santri”. Sebuah momentum untuk mempermenungi kembali peran santri dalam “melawan” penjajahan dan keterlibatannya mewujudkan kemerdekaan. Hari santri ditautkan dengan resolusi jihad-nya Kiai Hasyim Asy’ari. Istilah resolusi jihad Kiai Hasyim As’ari itu muncul karena beliau menginisiatori sekaligus memandu pertemuan para alim ulama’ se-Jawa dan Madura pada 21-22 Oktober 1945, guna membangun kesepahaman “perlawanan”, menyatakan perang terhadap penjajah yang kembali ingin melakukan penjajahan di bumi Indonesia. Wujud kongkrit dari lahirnya resolusi jihad itu, mampu menggerakkan para kiai dan santri se-Jawa dan Madura, untuk melawan Inggris yang kembali akan menduduki Surabaya sebagai kota jajahan. Perang berlangsung selama tiga minggu lebih, sejak meletus pada 10 November 1945. Perang perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan ini, kini di abadikan di Tugu Pahlawan, Surabaya. Komando utamanya, biasa kita kenal dengan sebutan Bung Tomo, dengan nama lengkap, Soetomo (1920-1981).

Minggu, 16 Oktober 2016

Peran Ganda Aktivis[1]

Jamak kita tahu, aktivis mahasiswa adalah salah satu promotor perubahan yang diperhitungkan. Sejarah gerakan mahasiswa dari masa ke masa terus mewarnai laju perjalanan sebuah bangsa. Tak terkecuali sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia. Tumbangnya rezim Orde Lama; Soekarno, Orde Baru; Soeharto, yang poin utamanya adalah untuk memperbaiki republik, promotor utamanya adalah gerakan mahasiswa.

Di Mapaba PMII Rayon Syariah & Hukum, Sunan Ampel
Mengapa gerakan mahasiswa diperhitungkan? Pertama, Karena dari segi ilmu pengetahuan, mereka masih segar-segarnya menyerap teori perubahan dari para tokoh. Entah teori didapat dengan membaca atau berdiskusi dengan sesama aktivisKedua, menurut Menteri Pendidikan RI Anies Baswedan, progresifitas anak muda, lebih karena, mereka dalam berfikir dan bertindak, berorientasi masa depan. Mereka dipenuhi oleh mimpi-mimpi capaian gemilang yang akan diraih di masa yang akan datang. Beda dengan orang tua, yang rata-rata berfikir ke belakang. Dalam bertindak, didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan atas fenomena hidup yang sudah terjadi. Dari sinilah mengapa orang tua terkesan lambat dan terseok-seok.
yang lain.

Kamis, 22 September 2016

Haji dan Kesalehan Sosial

Kita tahu jumlah jamaah haji dari Indonesia tahun ini –berdasarkan data dari Kemenag RI- berjumlah 155.200 jamaah. Ditambah Calon Jamaah Haji (CJH) Khusus sejumlah 13.600 orang. Jamaah haji asal Indonesia, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sistem antrian bagi CJH, yang menimal harus antri sampai 5 tahun, dan bisa jadi sampai 25 tahun, tak menyurutkan semangat mereka untuk berhaji. Belum lagi ibadah umroh yang bebas dilaksanakan di luar bulan Dzulhijjah juga tak kalah membludak.

Ini satu sisi membanggakan tapi di sisi yang lain masih menyisakan ironi. Bangga karena, spirit umat Islam Indonesia yang secara kuantitas terbesar di dunia, dalam menunaikan rukun Islam yang ke-5, luar biasa banyaknya. Tapi dari segi kualitas keber-Islam-anya, masih perlu untuk terus ditingkatkan.

Jumat, 16 September 2016

Save Sumenep Dari Pengusaha 'Hitam'

 Bedah editorial Majalah Fajar, Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep dengan tajuk: "Investor Borong Tanah Sumenep; Penduduk Diancam, Ditakuti, dan Ditipu", oleh Daulat Tanah Sumenep Rabu kemaren (14/9) di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' (PCNU) Sumenep berjalan lancar.
Audien Bedah Editorial Majalah Fajar

Hanya fokus pada persoalan tanah dalam diskusi kemaren. Walaupun Fajar, juga memiliki fokus laporan lain yang diturunkan.

Di Sumenep, tanah yang bernilai bisnis, sudah marak penguasaannya oleh corporate sejak tahun 2014. Saat ini, penguasaan tanah itu sudah berada di 14 desa dari 9 kecamatan yang ada. Di Kecamatan Gapura, meliputi; Desa Anduléng 14 hektar (Ha), Banjar Timur 1,1 Ha, Gapura Tengah 1 petak tanah, dan Karang Buddih 4 Ha. (hal. 6).

Kamis, 25 Agustus 2016

JALAN TENGAH OSCAAR KITA

Sekelumit Perjalanan Saya Dalam Panitia Oscaar
Sebagai orang yang memiliki ketersambungan emosional dengan segenap aktivis pergerakan di lingkup UIN Sunan Ampel, oleh sebagian kader, utamanya kader yang paling muda, saya kerap dicurhati problematika oscaar yang membelit. Oscaar di sini: Orientasi Cinta Akademik dan Almamater.

Tulisan ini bersifat kasuistik dan tentatif, hanya untuk kalangan internal di kampus UIN Sunan Ampel.

Saya mengenali Oscaar sejak masuk IAIN Sunan Ampel pada tahun 2008 silam. Perkenalan ini mengantarkan saya untuk mengetahui lebih jauh dan dalam atas “pernak-pernik” Oscaar itu sendiri. Saat saya mulai mengetahui “pernak-pernik” Oscaar, dalam diri ini terus berkecamuk, berfikir keras, bagaimana saya mampu memposisikan diri kemudian melakukan pembenahan struktural maupun kultural atas dinamika Oscaar yang menurut saya ketika itu, harus dibenahi. Kata dan tindakan yang tidak efesien dan nyampah, harus diganti oleh program agenda yang sifatnya mendidik, mempengantari dalam pengasahan skil mahasiswa baru, dan menumbuhkembangkan kecintaan mereka kepada almamater IAIN Sunan Ampel.

Senin, 08 Agustus 2016

Quo Vadis Tayangan Televisi Indonesia

(Refleksi sesaat setelah diskusi IBI edisi Jumat, 5 Agustus 2016)

 Televisi sebagai media massa, memiliki fungsi: informatif, hiburan, dan alat kontrol sosial. Tapi yang dominan, justru dalam hal hiburan, itu pun rata-rata, tontonan itu tidak layak dan tidak baik dijadikan tuntunan. Layak, saya menggukurnya dari tiadanya penjelasan, spesifikasi tontonan itu untuk siapa. Anak-anak, remaja, dan dewasa. Sedangkan ketidakbaikan tontonan itu, saya mengukurnya dari konten tayangan yang ada, selain iklan yang menjejali alam bawah sadar agar berprilaku konsumeristik, juga konten tayangan seperti sinetron, yang rata-rata menyajikan kegemilangan di atas kemalasan. Seakan, kehadiran sinetron, turut memperteguh gaya hidup glomour, tampil tidak apa adanya, dan menjadikan manusia Indonesia untuk memusat ke Jakarta. Seakan, Jakarta menawarkan kesejahteraan hidup sebagaimana yang ditayangkan oleh, rata-rata, sinetron-sinetron televisi itu.

Jika apa yang aku tulis menjadikanmu bahagia, maka berterimakasihlah kepada Tuhan yang telah menciptakanku. Tapi, jika sebaliknya, mohon maafkan aku. Tulisan ini hadir, semata hanya untuk berbagi kebermanfaatan kepada sesama mahluk ciptaan.

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP