Andaikan ilmu hanya didapat dengan berangan-angan, maka tidak akan ada orang yang bodoh di muka bumi ini.(Imam al-Ghazali)

Sabtu, 20 Februari 2016

Revisi UU KPK; Antara Penguatan dan Pelemahan[1]

Oleh: Marlaf Sucipto[2]
Revisi atas Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor 20 tahun 2002 sudah mengemuka sejak lima tahun lalu. Era saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih berkuasa. Isu lama ini kini bergulir kembali. Bahkan, rencana revisi ini, pada tahun 2015 telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (prolegnas) prioritas. Cuma, tetap tarik ulur. Karena gelombang politik di parlemen, yang kontra terhadap rencana revisi UU ini masih kuat. Hal ini juga, ditopang oleh opini publik yang turut menolak untuk tidak dilakukan revisi. Kini, yang pro untuk dilakukan revisi, justru dimotori oleh partai politik yang mengusung Jokowi sebagai calon presiden. Jokowi dalam salah satu agenda program prioritasnya yang fenomenal dengan istilah Nawa Cita, dalam poin empat menyebutkan:“Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”, kerap dijadikan landasan oleh pihak yang pro maupun yang kontra untuk memperkuat sudut pandangnya masing-masing. Dalam pergolakan wacana yang cukup panjang dan melelahkan, revisi ini kini telah tergantung kehendak Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden.
Jika apa yang aku tulis menjadikanmu bahagia, maka berterimakasihlah kepada Tuhan yang telah menciptakanku. Tapi, jika sebaliknya, mohon maafkan aku. Tulisan ini hadir, semata hanya untuk berbagi kebermanfaatan kepada sesama mahluk ciptaan.

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP