REFLEKSI REFORMASI 1998

14^th sudah, reformasi dinegeri ini digelorakan, dan 14^th sudah, rezim yang dikatakan diktaror tumbang. Hari itu, setelah Presiden Soeharto menyatakan mundur dari kursi kepresidenan, hampir semua masyarakat Indonesia, lebih-lebih para reformis yang dimobilisir oleh mahasiswa dari Sabang-Mirauke, sorak sorai gembira, karena penguasa yang dianggap tidak pro rakyat, sudah digulingkan dan dimundurkan secara paksa atas kehendak rakyat. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Seakan, kemenangan benar-benar ditangan rakyat. Dan kekuasaan rakyat, berada diatas segalanya.

Kemenangan Semu

14^th sudah, kemenangan itu, masih saya maknai sebagai kemenangan semu, kenapa?, karena teriakan hidup rakyat, dalam perjalanannya sampai kini, berbanding terbalik dengan kondisi rakyat yang tetap melarat, miskin, bodoh, dll. Mereka yang dulu berteriak akan memperjuangkan nasib rakyat berbanding terbalik dengan prilaku mereka yang tidak pro rakyat. Mereka yang dulu bergerak atas nama rakyat dalam menumbangkan rezim yang dianggap otoriter ternyata sekarang melanjutkan system yang dijalankan pemerintah yang otoriter. Pada prinsipnya, aktifis reformis ’98, hanya mampu manumbangkan rezim otoriter yang dipinpin Soeharto. Mereka tidak mampu mengisi kemenangan tersebut. Prilaku rezim yang korup, manipulatif, kolutif, menjadi prilaku yang mendominasi mereka yang dulu sebagai aktifis reformis.  Para reformis, sekali lagi, hanya bisa menumbangkan rezim yang dianggap tidak pro rakyat, para reformasis, belum mampu mengisi reformasi itu kearah yang lebih baik. Yang bikin pedih dan miris, ketika para reformis waktu itu, dan sekarang menjadi pengendali dan pelaksana system pemerintah, sikap dan sifatnya tidak jauh berbeda dengan pemerintah di era rezim Soeharto. Ya, reformasi hanya kedok, untuk menganti posisi pemerintah rezim, kepada pemerintahan, yang menurut saya tidak berjenis kelamin.

Perbaikan System

Sejak reformasi, system pemerintahan kita, memang sudah mengalami perbaikan, UUD ’45 sudah diamandemen sampai lima kali, undang-undang ini, undang-undang itu sudah mulai dibuat, perubahan kearah yang lebih baik sudah mulai ada dan terbentuk, walau dalam perjalanannya masih tertatih-tatih, Lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan juga sudah direformasi. Hadirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimantapkannya undang-undang Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengontrol Kehakiman, dan banyak lagi aturan lain yang saya yakin substansinya untuk memperbaiki kondisi Indonesia kearah yang lebih baik.

Dari perubahan yang telah ada diatas, masih belum didukung oleh prilaku pelaksana system itu sendiri. System yang ada, malah marak dipolitisir untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Setelah ditelisik lebih jauh, mendapatkan kesimpulan, bahwa meraka yang berada diposisi pelaksana system, masih didominasi oleh orang yang dulu berada dipemerintahan Soeharto. Sikap sifatnya, masih sangan kental dengan sikap sifat waktu menjadi abdi dhalem pemerintahan Soeharto. Dan, dari sikap sifat tidak terpuji itulah, semoga tidak menjalar terlalu lebar, pada generasi selanjutnya yang sudah pasti akan melanjutkan perjalanan bangsa, walaupun tidak bisa dipungkiri, sikap sifat itu sulit untuk dihentikan, karena sudah ibarat virus yang siap menyerang siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Jadi, karupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak akan mudah dihapus dalam sejarah peradaban masyarakat Indonesia. Dan, meraka aktifis reformis, yang sekarang mengisi reformasi tersebut, ada yang berprilaku sebaimana sikap sifat mayoritas pelaksana system dimasa orde baru, mari kita anggap, mereka adalah orang-orang yang sudah terjangkiti virus orde baru yang substansinya distruktif. Masih banyak orang idealis, dan yang memimpikan Indonesia lebih baik, dengan, paling tidak dimulai dari diri sendiri untuk tidak berprilaku sebagaimana prilaku ‘kotor’ orang yang pernah ada dimasa rezim Soeharto.

Salam Reformasi….

Marlaf Sucipto

Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya