MENYAMBUT PILGUB JAWA TIMUR

Pada Senin, 12 Agustus 2013, TvOne menyelenggarakan debat kandidat Calon Gubernur-Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jawa Timur. Pada Rabu, 21 Agustus 2013, MetroTv juga mengadakan acara yang sama dan dalam kurun waktu yang juga hampir sama. Sama-sama dilaksanakan diantara jam 19:05-21:05pm. Yang membedakan diantara acara keduanya, TvOne mendatangkan panelis, sedangkat MetroTv tidak. Dari sisi pertanyaan dan materi debat, substansinya sama dan disampaikan dengan cara dan gaya yang berbeda.

Ada beberapa hal yang dirasa menarik dalam debat ini; Debat Cagub-Cawagub baru kali pertama diadakan sepanjang sejarah pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur di Jawa Timur. Debat ini, menjadi satu dari sekian media atas rakyat untuk menilai kualitas diri dari masing-masing calon. Penilaian inilah yang salah satunya juga akan menentukan rakyat untuk menentukan suaranya dalam pilgub yang menurut jadwal akan dilaksanakan pada Kamis, 29 Agustus 2013. Dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang, acara seperti ini sungguh sangat diperlukan. Dalam jangka waktu yang pendek, semua yang disampaikan oleh calon selama pelaksanaan debat, baik janji politik maupun rencana program-programnya, dapat diketahui dan diuji, apakah janji dan program tersebut sesuai dengan problem dinamika masyarakat kekinian?!. Juga, program-program yang telah dijanjikan, ketika nanti benar terpilih menjadi abdi rakyat, maka rakyak berhak mengontrol dan menegur apabila program tersebut tidak dijalankan. Walaupun saat ini, dampak debat, saya rasa masih belum bisa memberikan dampak yang signifikan atas pemilih di Jawa Timur. Mengingat, kebodohan dan kemiskinan rakyat masih kuat membelengu. Dalam jangka waktu yang panjang kedepan, sambil lalu meningkatkan semangat belajar, bekerja secara giat, aktif, dan cerdas. Debat akan berkontribusi besar atas kualitas calon yang akan memperebutkan kursi Gubernur-Wakil Guburnur. Acara debat kali ini, karena masih baru memulai, masih bernuansi srimonial dan tidak akan berpengaruh banyak atas sikap pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

Selama pelaksanaan debat, ada catatan yang saya buat, barangkali ini masuk dalam misi calon, nomor urut 1, akan melanjutkan program pengurangan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mewujudkan keadilan dan kemandirian, dan mewujudkan daya saing ekonomi pada tahun 2015. Nomor urut 2, mewujudkan masyarakat yang iman dan taqwa kepada Tuhan yang maha esa, menegakkan hukum setegak-tegaknya, dan memotong gajinya sebanyak 40% untuk rakyat. Nomor urut 3, memberikan bantuan kepada seluruh kepala desa sebanyak 500 juta dalam setiap tahunnya, menggratiskan sekolah sejak SD-SMA, menekan konflik horizontal sesama warga masyarakat, akan menyelesaikan kasus Lapindo dalam 100 hari masa kerja, bantuan koperasi desa di seluruh Jawa Timur, pemenuhan Hak Azasi Manusia (HAM), akan menutup prostitusi Dolly di Surabaya dengan menyetop kaderisasi PSK dan memberikan pembinaan atas PSK yang sudah terlanjur bekerja, akan menandatangani pakta integritas dengan KPK untuk tidak melakukan korupsi, mulai dari Gubernur sampai kepala desa. Nomor urut 4, akan memposisikan diri sebagai administrator dan fasilitator, mewujudkan transparansi di semua lini, akan memberikan pengawasan yang ketat atas setiap lembaga Negara yang berada di bawah naungannya, baik pengawasan internal maupun eksternal. Akan menerapkan close management, akan memaksimalkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran sekarang yang Cuma 7%. Tidak membiarkan rakyat mencari keadilannya sendiri sebagaimana rakyat Sidoarjo yang terkena dampak lumpur Lapindo, akan melakukan pembagian pajak secara adil dengan pemerintah kabupaten/kota, dan akan menjamin hak untuk bekerja dan hak untuk memilih tempat kerja atas para Tenaga Kerja Indonesia/Wanita (TKI/W) yang berasal dari Jawa Timur.

Debat ini, satu sisi kurang menguntungkan pada nomor urut satu selaku incumbent, menjadi evaluasi total dari masing-masing calon yang lain. Tapi di sisi yang lain, akan menjadi peluang besar untuk meyakinkan rakyat kalau program-programnya patut didukung dan dilanjutkan. Berdasarkan prestasi dan capaian nyata yang sudah ditempuhnya selama satu priode. Incumbent juga bisa memaksimalkan anggaran pemerintah yang tersisa untuk program-program nyata kepada masyarakat, lebih-lebih yang dilakukan menjelang detik-detik sebelum pemilihan umum. Asalkan prosedural dan benar menurut hukum, maka akan selamat dari ‘bidikan’ KPK. Incumbent juga, dengan lantang menyilakan KPK untuk melakukan verifikasi atas keuangan provinsi sebelum pilgub dilaksanakan. Ini pernyataan lugas yang secara formal tegas mengatakan, bahwa keuangan provinsi bebas dari pengemplangan. Semoga saja tidak menjadi kartu As dan pukulan talak atas lawan-lawan politiknya. Incumbent didukung oleh 31 partai politik, sedangkan calon-calon lain, masing-masing didukung oleh satu partai politik, satu orang calon, mencalonkan diri atas nama independent (tanpa partai politik).

Munculnya calon selain incumbent, juga memberikan peluang emas dalam menyuguhkan rencana program yang lebih baik dari program yang telah dijalankan oleh incumbent. Rencana program ‘dipoles’ secara apik, cantik, dan realistis untuk meyakinkan pemilih untuk berubah menjadi lebih baik. Bahkan tidak sedikit manuver-manuver politik yang se akan-akan menjelaskan, “jika incumbent memenangi pemilu, maka 5 tahun yang akan berlangsung, akan sebagaimana situasi dan kondisi 5 tahun yang sudah berlalu”. Segala ketimpangan sosial, ketidakadilan, diskriminasi, konflik sosial, akan sebagaimana yang dirasakan saat ini. Tetap atau berubah?!

Calon yang di dukung oleh partai politik, iklannya yang dicetak baleho besar-besar, dan iklan yang dimunculkan di telivisi panjang-panjang dengan menyuguhkan prestasi gemilang dan tokoh berpengaruh yang telah membawa perubahan. Calon independent, sampai detik ini, belum saya temui iklan elektroniknya.

Calon nomor urut;

1.                   Soekarwo dan Syaifullah Yusuf

2.                   Egi Sudjana dan M. Sihat

3.                   Bambang Dwi Hartono dan MH Said Abdullah

4.                   Khofifah Indar Prawansah dan Herman

Sekedar tambahan, menurut data yang dibacakan oleh pembawa acara debat, warga Jawa Timur saat ini berjumlah 38 juta penduduk dengan 19 juta angkatan kerja. berada di urutan ke-32 dari 33 provinsi di Indonesia penilaian demokrasinya. Untuk daerah padat penduduk, seperti Surabaya, ketercemaran lingkungan, baik atas air maupun tanah sudah mencapai puncak kritis. Ada 226 perkara korupsi yang sekarang mengendap di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan kasus sengketa tritorial gunung kelud antara pemerintah Kediri-Blitar yang tidak kunjung usai. Kasus Lapindo dan kasus-kasus yang lain sedang menunggu penanganan yang tepat dan trobosan cekat oleh pemimpin baru masyarakat Jawa Timur nanti.

Tulisan ini tidak mewakili seluruh misi calon Gubernur Jawa Timur yang akan memperebutkan posisi sebagai wakil rakyat, hanya sekedar catatan kecil untuk referensi atas pembaca dalam menentukan pilihannya. Mereka adalah kader terbaik masyarakat Jawa Timur, program-program yang telah mereka janjikan, semuanya baik, sesuai dengan dinamika sosio-politik, ekonomi, hukum di masyarakat. Pilihlah mereka sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, atau bila misal enggan untuk memilih (golput), tidak perlu memprovokasi yang lain untuk ikut-ikutan golput. Karena bagaimana pun, kita hidup membutuhkan pemimpin, walaupun setiap warga juga berhak untuk tidak memilih pemimpin.

Salam hormat.