Mendudukkan Kesaksian Kiai Ma’ruf Amien Dalam Konteks Kasus Hukum Ahok

Masjid Baabussalam, Lawang, Malang

Kini lagi ramai –utamanya di media sosial- perbincangan tentang pernyataan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dan kuasa hukumnya, Humphrey Djemat, mengenai kesaksian Kiai Ma’ruf Amien kemarin (31/1) di dalam persidangan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok.

Ini “perseteruan” lanjutan antara Ahok dan rival-rival politiknya, utamanya dalam konteks perebutan DKI satu. November 2016 lalu, saya pernah menulis “Jihad Membela Ahok”. Di tulisan tersebut saya menjelaskan, mengapa orang seperti Ahok perlu dibela.

Ahok mulai “terpojok” sejak pernyataannya di kepulauan seribu dipelintir, dijadikan alat untuk menjegalnya sebagai calon DKI satu. Ahok semakin “terpojok” sejak Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa yang tidak memperkenankan orang Islam memilih pemimpin non muslim. Atas terbitnya fatwa ini, apalagi berbarengan dengan majunya Ahok sebagai calon DKI satu, jelas merugikannya. Baik rugi dalam ketercalonannya sebagai calon gubernur maupun posisinya yang non muslim.

Atas fatwa MUI yang “memojokkan” Ahok, kemudian fatwa itu dijadikan “alat” untuk mendorong penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, agar segera menetapkan Ahok sebagai tersangka pelanggar UU 1/1965 tentang Penodaan Agama, maka menjadikan Ahok semakin terpojok. Kekuatan fatwa menjadi mantap tatkala didukung oleh aksi massa yang fantastis, yang digerakkan secara besar-besaran menuju Jakarta dari seluruh penjuru tanah air dalam satu tujuan yang sama; segera tersangkakan Ahok sebagai penoda agama. Aksi besar-besaran itu berjalan dua kali, fenomenal disebut dengan aksi “411” dan “212”. Fatwa berikut banyaknya massa aksi ternyata berhasil menjadikan kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka penoda agama.

Sejak Ahok ditetatapkan sebagai tersangka penoda agama, muncul kesan di masyarakat, bahwa Fatwa MUI tak ubahnya hukum positif yang memiliki sifat memaksa (represif) untuk dipatuhi. Seiring kemudian, juga muncul Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (GNPF MUI), yang kemudian turut direspon oleh Prof. Dr. Deny Indrayana melalui tulisannya, disusul pernyataan Prof. Dr. Mahfud MD, bahwa Fatwa MUI itu tidak bersifat mengikat laiknnya hukum positif. Kemudian dipermantap oleh wawancara Majalah Tempo Kepada Kiai Mustofa Bisri yang juga membahas tentang status kelembagaan MUI berikut fatwa-fatwanya.

Proses hukum Ahok kini tengah berlangsung. Sebagai lembaga yang menerbitkan fatwa, yang juga mampu mempengaruhi sebagian besar orang Islam se Indonesia untuk berduyun-duyun datang ke Jakarta, mendesak penegak hukum agar segera menetapkan Ahok sebagai tersangka penoda agama, maka Kiai Ma’ruf Amien, dalam kapasitasnya sebagai ketua umum MUI, kemarin (31/1), dihadirkan sebagai saksi dalam kasus penodaan agama yang terdakwanya adalah Ahok. Atas kesaksiannya Kiai Ma’ruf, Ahok dan kuasa hukumnya menduga, bahwa kesaksian Kiai Ma’ruf itu terindikasi sebagai kesaksian palsu. Nah, atas indikasi kesaksian palsu itulah, Ahok dan kuasa hukumnya, berencana untuk melakukan gugatan kepada Kiai Ma’ruf.

Rencana Ahok dan kuasa hukumnya diplintir sedemian rupa untuk kembali “memanaskan” situasi yang sudah “mendingin” ini. Seakan-seakan, Ahok dan kuasa hukumnya melecehkan Kiai Ma’ruf. Padahal jelas, dalam konteks hukum positif, orang yang diduga melanggar hukum, termasuk di antaranya tentang dugaan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Kiai Ma’ruf, yang berhak memeriksa, membuktikan, dan mengadili adalah penegak hukum. Dalam hal ini, komponennya ada polisi, jaksa, hakim, dan advokat.

Kesaksian Palsu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 242 ayat (1) & (2), dan Pasal 22 jo, pasal 35 dalam UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diancam hukuman dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sedangkan dalam tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama tiga tahun dan paling lama selama dua belas tahun. Denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak sebesar 600 juta.

Sebagai bangsa yang berpegang atas prinsip persamaan di hadapan hukum (Equality Before The Law), maka tepat bila dugaan pelanggaran oleh setiap warga negara, didudukkan di depan hukum untuk diperiksa, dibuktikan, dan diadili sesuai aturan dan perundangan yang ada. Karena republik ini didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 yang turunan hukumnya jelas ada. Bukan fatwa MUI! Prinsip persamaan ini juga telah dipertegas di dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Semua Warga Negara Bersamaan Kedudukannya di Dalam Hukum”. Kita sebagai warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak ada pengistimewaan, termasuk di antaranya kepada Kiai Ma’ruf Amien sekalipun.

Kembali “memanasnya” situasi, saya menduga, ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menarik orang-orang Nahdlatul Ulama’ (NU) dan turunannya, untuk turut “bergabung” dan “mendukung” polemik yang sengaja “dihidupkan” dalam menjegal ketercalonan Ahok sebagai calon Gubernur di DKI Jakarta. Setelah pemicu “kepanasan” republik, Muhammad Rizieq Shihab, ditetapkan sebagai tersangka yang melanggar UU 24/2009 tentang Penodaan Simbol Negara.

Kiai Ma’ruf Amien, dalam hal ini, menurut saya, “diuntungkan”. Untung karena, dalam posisinya yang tidak mencerminkan prinsip moderatisme sebagaimana ajaran NU, sampai Kakanda Zuhairi Misrawi memberikan “warning” karena perannya yang cenderung ke-“kanan-kanan”-nan, masih “dibela” oleh orang-orang NU. Salah satu contohnya, Ansor dengan tegas menyatakan siap untuk berperang membela Kiai Ma'ruf Amien. Bahkan underbow Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat mahasiswa, Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (GEMASABA), juga turut ikut-ikutan menyatakan perang lawan Ahok. Walau memang,  bahasa “perang” juga tidak patut dilontarkan Ansor dan Gemasaba. Karena selain “berbau” Front Pembela Islam (FPI), juga tidak mencerminkan ajaran NU yang ingin menjadikan Islam sebagai agama yang benar-benar membawa rahmat atas seisi alam.

Hanya kebenaran Allah yang mutlak. Kebenaran kita, selamanya relatif dan selalu spekulatif. Itu kemudian, kita harus bersama, bahu membahu dalam memupuk toleransi.

Mari bersama jaga ketentraman hidup di republik ini...

Allahu A’lam